SURAT EDARAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR I4TAHUN 2021
TENTANG
PERALIHAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA MENJADI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI SISTEM OSS
1. Umum
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/ 2021) dan secara lebih rinci diatur melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (PerBKPM 4/ 2021). Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan.
Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS,
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2021. Namun demikian, agar penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dapat berjalan secara optimal dan efisien, maka perlu dilakukan uji coba terlebih dahulu ath Sistem OSS RBA yang telah dibangun untuk mendapatkan masukan dari para pelaku usaha sehingga penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dapat dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2021. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan mekanisme proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari Surat Edaran ini adalah menyusuli Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS dan untuk memberikan panduan bagi Pelaku Usaha mengenai mekanisme proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar pelaksanaan proses peralihan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS dapat dilakukan secara efisien dan efektif oleh Pelaku Usaha.
3. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:
a. maksud dan tujuan;
b. dasar hukum; dan
c. implementasi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS.
4. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia liahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
d. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
e. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272).
5. Implementasi Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS
a. Kementerian Investasi/BKPM masih melakukan pembahasan dengan beberapa kementerian/lembaga terkait mengenai elemen data spesifik yang dibutuhkan dalam rangka kebutuhan proses verifikasi, notifikasi melalui sistem OSS dan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko oleh Lembaga OSS agar dapat bcrjalan dengan baik.
b. Sehubungan hal tersebut, pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS berbasis risiko akan diimplementasikan mulai tanggal 2 Juli 2021.
Atas hal tersebut, kami sampalkan hal-hal sebagai berikut:
1) Permohonan perizinan berusaha oleh Pelaku Usaha tetap dilaksanakan melalui Sistem OSS sampai dengan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui
Sistem OSS berdasarkan PP 5/ 2021 diimplementasikan, yaitu tanggal 2 Juli 2021.
2) Pelaku Usaha diminta untuk dapat mempercepat proses pemenuhan komitmen atas Izin Usaha yang belum efektif dan diajukan ke Sistem OSS paling lambat pada tanggal 25 Juni 2021, sehingga Izin Usaha yang efektif dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum tanggal 30 Juni 2021.
3) Bagi pemenuhan komitmen dan permohonan perizinan berusaha baru oleh Pelaku Usaha yang disampaikan ke Sistem OSS setelah tanggal 25 Juni 2021 dan perizinan berusaha (izin usaha yang berlaku efektif) belum dapat diterbitkan oleh Sistem OSS sampai tanggal 30 Juni 2021, maka perizinan berusaha tersebut se1anjutnya akan diproses berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai ketentuan yang diatur dalam PP 5/2021 dan PerBKPM 4/2021.
c. Sebagai informasi, mulai tanggal 2 Juni 2021, 2 (dua) subsistem dalam Sistem OSS berbasis risiko, yaitu subsistem pelayanan informasi sudah dapat diakses publik melalui http: / /www.uiicoba-uuck.oss.w.id/ dan subsistem perizinan berusaha berbasis risiko sudah dapat dilakukan uji coba oleh pelaku usaha melalui htto: / / www.ulicoba-uuck.oss.no.id / sekaligus untuk mendapat masukan bagi perbaikan dan penyempumaan subsistem perizinan berusaha berbasis risiko tersebut
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai diimplementasikannya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem OSS pada tanggal 2 Juli 2021.
7. Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
